TENTANG DINAS LINGKUNGAN HIDUP

     Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,  sebagaimana  diatur  dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

     Kabupaten Paser yang terletak paling selatan dari Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan menjadi modal dalam melaksanakan pembangunan di daerah.  Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2015 kontribusi terbesar adalah disumbangkan dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 74,99 %, sedangkan untuk sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanansebesar 11,29 %.  Hal ini bisa menggambarkan bahwa pembangunan Kabupaten Paser sangat tergantung pada kedua sektor tersebut di atas, akan tetapi ada akibat yang didapat dari kegiatan dikedua sektor tersebut adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup.  Penurunan kualitas lingkungan hidup tersebut diakibatkan dari pembukaan lahan dan hutan  untuk kegiatan pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan, dan kegiatan lainnya sehingga terjadi pencemaran pada badan air.  Selain itu juga pencemaran akibat limbah B3 sebagai akibat kegiatan industri juga menyumbang dalam penurunan kualtias lingkungan

     Tujuan pembangunan berwawasan lingkungan adalah agar masyarakat yang memanfaatkan sumber daya alam tidak merusak lingkungan. Untuk itu dalam pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan keadaan lingkungan agar ekosistem lingkungan tidak terganggu. Sumber daya alam merupakan penopang kehidupan penduduk yang perlu dijaga kelestariannya, karena kebutuhan pemenuhan tersebut akan terus berlanjut. Untuk melakukan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam maka perlu ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak merusak ekosistem.  Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan instrumen utama dalam pengatur pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan  tujuan sebagai  berikut :

  1. Melindungi wilayah  Negara   Kesatuan   Republik   Indonesia   dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  2. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
  3. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup   dan kelestarian ekosistem;
  4. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
  5. mencapai keserasian,keselarasan,dan keseimbangan lingkungan hidup;
  6. menjamin  terpenuhinya    keadilan   generasi  masa   kini   dan generasi masa depan;
  7. Menjamin    pemenuhan      dan    perlindungan    hak     atas  lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
  8. mengendalikan pemanfaatan     sumber   daya   alam   secara bijaksana;
  9. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
  10. mengantisipasi isu lingkungan global.

      Dengan memperhatikan amanah Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka salah satu instrumen penting untuk dapat meningkatkan pelayanan prima adalah melalui perumusan perencanaan strategis dimana perencanan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

     Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dirumuskan mengikuti tahapan–tahapan kegiatan mulai dari yang bersifat konseptual sampai dengan yang bersifat teknis dan kuantitatif untuk kurun waktu perencanaan selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2021 dan merupakan rangkaian yang saling memiliki keterkaitan untuk mencapai tujuan bersama yang merupakan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser. Serta perumusan Renstra ini diharapkan dapat dikomunikasikan kepada seluruh jajaran unit kerja internal Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Paser dan juga kepada lembaga/dinas/instansi eksternal yang terkait dan juga untuk menjawab berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang terjadi secara terus menerus sehingga dapat disikapi secara arif dan bijaksana guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan dengan tetap mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Paser.