Informasi Publik

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Jl. Kesuma Bangsa KM.5, Komplek Perkantoran Gedung E Lantai 1, Tana Paser, Kabupaten Paser
Kalimantan Timur 76251

Dalam rangka memberikan layanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), telah mengubah paradigma penyelenggaraan negara yang semula tertutup menjadi lebih terbuka serta memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi publik. UU KIP secara tegas memberikan kewajiban kepada badan publik untuk membuka informasi yang berkaitan dengan institusinya, kebijakan yang dihasilkan, serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan, termasuk kondisi keuangan dan penggunaan anggaran. Dengan kata lain, publik memiliki hak atas informasi dari badan publik.

Bupati Paser telah menetapkan melalui Keputusan Bupati Paser Nomor 478/KEP-114/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Paser, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat Kabupaten Paser, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah, dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perangkat Daerah di Kabupaten Paser.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibentuk berdasarkan amanat Undang Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukan Informasi Publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, yang terdiri dari PPID Utama dan PPID Pelaksana.

Tujuan UU KIP ini untuk mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan, khususnya dalam hal pengawasan, sehingga pembangunan yang dilakukan pemerintah semakin berkualitas. Selain itu pelaksanaan UU KIP merupakan salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersifat terbuka (open government) dan transparansi tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean and good governance).

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser sebagai salah satu PPID Pelaksana, melalui website ini akan melayani masyarakat yang meminta informasi yang berkaitan dan menjadi wewenang DLH Kabupaten Paser. Untuk hal lainnya, harap dapat menghubungi PPID Kabupaten Paser dengan mengklik tombol PPID Paser.

Permohonan Informasi

PPID Paser

Pelayanan Permohonan Informasi Publik dilakukan berdasar Standar Operating Procedure (SOP) nomor 067/866/DKISP-KIP/X/2021 tentang Pelayanan Permohonan Informasi Publik, yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi Infomatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tanggal 26 Oktober 2021.

SOP ini dibuat dengan dasar hukum Undang Undang nomor 14 tahun 2008, Undang Undang nomor 25 tahun 2009, Undang Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017.

Pengajuan Keberatan

PPID Paser

Prosedur Pengajuan Keberatan diatur dengan Standar Operating Procedure nomor 067/866/DKISP-KIP/X/2021 tentang Penanganan Keberatan Informasi Publik, yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi Infomatika Statistik dan Persandian Kabupaten Paser tanggal 26 Oktober 2021.

SOP ini dibuat dengan dasar hukum Undang Undang nomor 14 tahun 2008, Undang Undang nomor 25 tahun 2009, Undang Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 61 tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2017.

Penyelesaian Sengketa

PPID Paser

Sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang undangan. Komisi Informasi Pusat adalah satu satunya lembaga yang berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, atau
Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan berikut ini:

Tidak disediakannya informasi berkala yang wajib diumumkan Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 9, dan Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Tidak ditanggapinya permohonan Informasi;
Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang dimohonkan;
Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
Penyampaian informasi yang melebihi jangka waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

Penyelesaian sengketa melalui ajudikasi dilakukan karena salah satu atau beberapa alasan berikut ini:

Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17; atau
Pemohon informasi publik telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi namun proses mediasi gagal atau salah satu/ para pihak menarik diri dari proses mediasi.

Bergabung bersama kami

Ambil langkah pasti sekarang dan menjadi bagian dari misi kami untuk menyelamatkan lingkungan kita untuk generasi mendatang

Hubungi Kami