
Tana Paser, 17 November 2026 – Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Paser menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Penyempurnaan dan Evaluasi Standar Pelayanan pada Selasa, 17 November 2026, bertempat di Lantai 3 Ruang Rapat Kantor DLH Kabupaten Paser.
Forum ini menjadi wadah komunikasi dan partisipasi antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat, perangkat pemerintah, serta dunia usaha untuk memberikan saran, masukan, dan evaluasi terhadap standar pelayanan yang berlaku di lingkungan DLH Kabupaten Paser.
Pelaksanaan FKP bertujuan menghimpun masukan dari pengguna layanan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan, menilai kejelasan persyaratan dan prosedur, serta mengidentifikasi kendala dan kebutuhan perbaikan. Selain itu, forum ini diharapkan dapat membangun kesepahaman dan komitmen bersama dalam menyusun rekomendasi penyempurnaan standar pelayanan tahun 2026.
Dalam pembahasannya, terdapat 14 komponen standar pelayanan yang menjadi bahan evaluasi, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta evaluasi kinerja pelaksana.
Adapun standar pelayanan DLH Kabupaten Paser mencakup 19 jenis layanan yang terbagi dalam lima kelompok, yaitu:
- Persampahan (1 layanan), yaitu Fasilitasi Pembentukan Bank Sampah.
- Persetujuan dan Pengendalian Pencemaran (9 layanan), meliputi SLO Pemenuhan Baku Mutu Emisi, SLO Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah, Persetujuan Teknis (Pertek) Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah, Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi, Persetujuan Rincian Teknis LB3, Pengambilan Sampel Lingkungan, Pengujian Sampel Lingkungan, Persetujuan Lingkungan Formulir UKL-UPL (PKPLH), serta Persetujuan Lingkungan AMDAL (SKKLH).
- Penaatan dan Peningkatan Kapasitas (2 layanan), yaitu Layanan Program Adiwiyata dan Pengaduan Lingkungan.
- Tata Lingkungan/Ruang Terbuka Hijau (2 layanan), yaitu Pemakaian Hutan/Taman Kota serta Penebangan Pohon/Pemangkasan Pohon.
- Kawasan Tahura (5 layanan), meliputi Jasa Penyewaan/Penggunaan Fasilitas Pengunjung Pariwisata Alam di Kawasan Tahura, kegiatan outbound, flying fox, paint ball, berkemah, tracking jalur khusus dan olahraga tertentu, kunjungan masuk kawasan Tahura, kegiatan penelitian, serta pengambilan gambar atau snapshoot di kawasan Tahura.
Sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan bersama, kegiatan FKP dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara (BA) Forum Konsultasi Publik oleh Kepala Dinas dan Sekretaris DLH Kabupaten Paser, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, UPTD Pengelolaan Perkantoran, Kaur Umum dan Perencanaan Desa Tapis, Ketua RT 06 RW 05 Kelurahan Tanah Grogot, PT Borneo Indah Marjaya, PT Harapan Sawit Sejahtera, serta Forum RT.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut merupakan wujud partisipasi bersama dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Masukan dari unsur pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha menjadi bagian penting dalam memastikan standar pelayanan tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pengguna layanan.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, DLH Kabupaten Paser berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan agar semakin jelas, mudah diakses, transparan, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Hasil konsultasi diharapkan menjadi dasar rekomendasi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.
Pelayanan berkualitas lahir dari keterbukaan, diperkuat melalui partisipasi, dan diwujudkan dengan komitmen bersama.
